Sejarah Pemilu (Pemilihan Umum) di Indonesia

Loading...
Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai sejarah Pemilu di Indonesia.
 
 
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu mekanisme dari demokrasi yang bertujuan untuk menentukan pergantian pemerintah yang di mana rakyat dapat terlibat di dalam proses pemilihan wakil rakyat di parlemen dan pemimpin nasional maupun pemimpin daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, adil dan aman. Prinsip prinsip ini sangatlah penting di dalam proses pemilihan umum yang dijadikan sebagai indikator kualitas demokrasi.
 
Berbeda yang terjadi pada masa Orde Baru, Pemilu tahun 1999 yang dilakukan pasca reformasi kental dengan euforia demokrasi. Banyak partai politik yang didirikan demi menggaungkan ide mereka yang tidak jarang hanya dilandaskan pada paham keagamaan dan primordialisme sempit. Sebagai masa transisi menuju demokrasi, Pemilu tahun 1999 tersebut diikuti oleh sebanyak 48 partai politik kontestan Pemilu. Pada Pemilu tersebut, meski di ikuti oleh 48 partai politik, mekanisme pemilihan presiden dan wakilnya masih dilaku­kan dengan mekanisme perwakilan melalui sidang di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
 
Perjalanan reformasi Indonesia semakin menunjukkan kualitasnya pada Pe­milu 2004 yang diselenggarakan secara serentak pada 5 April Tahun 2004. Pada Pemilu kedua era Reformasi ini, rakyat tidak hanya terlibat langsung di dalam pemilihan wakil me­reka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akan tetapi juga mereka dapat langsung memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia masa bakti tahun 2004 sampai tahun 2009. Sebanyak 24 partai politik menjadi peserta Pemilu Tahun 2004 dan diikuti oleh lima pasang calon presiden dan wakil presiden. Pada Pilpres (Pemilihan Presiden) secara langsung yang pertama di era Reformasi ini dilakukan melalui dua putaran. Hal ini dilakukan karena pada putaran pertama yang diselenggarakan pada 5 Juli Tahun 2004 tidak diperoleh satu pasangan peserta Pilpres yang memperoleh lebih dari 50% suara. Putaran kedua Pilpres dilakukan pada 20 September Tahun 2004 yang dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Pemilu Tahun 2004. Pasangan ini merupakan presiden dan wakil presiden pertama Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia di era Reformasi.
 
Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun 2004 telah menjadi tonggak sejarah baru bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999, diimplementasikan setahun setelah dilaksanakannya Pilpres Tahun 2004, Pilkada untuk memilih gubernur, bupati dan walikota mulai dilaksanakan di Indonesia. Pelaksanaan Pilkada berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah di mana pasangan calon peserta Pilkada yaitu mereka yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik.
 
Pemilu Tahun 2009 merupakan pemilihan umum ketiga di era Reformasi. Pemilu ini diikuti oleh 38 partai nasional dan 6 partai lokal dari daerah pemilihan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan berhasil menghantarkan pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden. Pemilu keempat di era Reformasi dilakukan pada tahun 2014 yang disusul dengan pemilihan presiden (Pilpres) yang telah dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan Tahun 2015 sampai Tahun 2019.
 
Berbeda dengan pemilihan presiden sebelumnya, pada Pilpres Tahun 2014 yang berlangsung hanya diikuti oleh dua pasangan yaitu pasangan Joko Widodo dengan Muhammad Yusuf Kalla berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto dan Muhammad Hatta Rajasa. Sedikitnya pasangan Pilpres tahun 2014 menjadikan persaingan di antara kedua pasangan calon pemimpin nasional menjadi sangat ketat, bahkan telah menciptakan polarisasi di tengah masyarakat Indonesia. Kesengitan persaingan dua pasangan tersebut tecermin dari maraknya kampanye negatif dalam rangka untuk saling menjatuhkan lawan.
 
Namun demikian, Pilpres 2014 telah menjadi tonggak bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Di balik beragam kekurangan dan ketidakpuasan terhadap jalannya Pilpres, banyak kalangan menilai Pilpres Tahun 2014 akan berlangsung aman. Kekhawatiran banyak pihak terhadap kemungkinan Pilpres Tahun 2014 akan melahirkan disintegrasi bangsa yang ternyata tidak terjadi. Sebaliknya, bangsa Indonesia telah belajar banyak dari Pemilu dan Pilres sebelumnya, yang di mana sistem demokrasi pada akhirnya akan memutuskan siapa sebagai pemenang dan siapa pihak yang kalah. Bangsa Indonesia telah menyadari sepenuhnya bahwa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa jauh lebih penting dibandingkan sekadar pesta demokrasi. Sikap demokratis dan kenegarawanan telah ditunjukkan oleh pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa yang mengakui secara terbuka kemenangan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kalla. Si­kap kenegarawanan pasangan yang kalah juga ditunjukkan saat Prabowo dan Hatta Rajasa menghadiri pelantikan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kalla di gedung MPR-DPR.
 
Dari peristiwa di atas banyak kalangan menilai bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan kematangannya. Demokrasi Indonesia sedang beranjak dari fase transisi menuju fase substansialnya yang ditandai oleh sikap kesatria untuk menerima kekalahan secara ikhlas dan mengakui kemenangan dari lawannya.
 
Dalam konteks demokrasi substansial, ia tidak sebatas ditandai oleh adanya kelengkapan institusi demokrasi (parlemen, partai politik, Pemilu, dan sebagainya) serta prosedurnya. Demokrasi substansial harus ditandai oleh sikap sikap berkeadaban di kalangan aktor politik maupun aktor masyarakat sipil. Kedua komponen bangsa ini sepenuhnya harus menyadari bahwa tujuan demokrasi untuk menyeimbangkan antara pemenuhan hak-hak politik dan hak-hak ekonomi rakyat yang berbasis pada nilai dan prinsip keadilan dan kebersamaan.
 
Kedewasaan demokrasi Indonesia juga ditandai oleh munculnya gagasan calon independen. Pemicu dari gagasan calon independen di dalam pemilihan pemimpin nasional maupun daerah tidak lepas dari ketidakpuasan publik terhadap praktik berdemokrasi prosedural yang selama ini berlangsung. Tuntutan ini direspons oleh pemerintah dengan diterbitkannya UU No. 12 Tahun 2008 Mengenai Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 Mengenai Pemerintah Daerah yang membolehkan calon perorangan menjadi kontestan Pilkada, selain calon yang diajukan oleh parpol maupun gabungan parpol. Pelaksanaan Pilkada atau biasa juga dikenal dengan istilah Pemilukada dilakukan oleh KPU tingkat provinsi maupun KPU kabupaten atau kota. Selain KPU, lembaga lain yang terlibat di dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilukada yaitu lembaga pengawas dan pemantau Pemilu : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga pemantau Pemilu yang anggotanya terdiri dari organisasi sosial kemasyarakatan dan kalangan kampus.
 
Pada awal tahun 2014 MK (Mahkamah Konstitusi) telah mengabulkan permohonan uji materi UU pemilihan presiden dan wakil presiden yang membatasi warga negara dari calon independen maju di dalam pemilihan presiden. Pada amar putusannya MK telah mengabulkan calon nonpartai untuk maju sebagai kandidat presiden dan wakil presiden tanpa diusung oleh partai politik. Keputusan MK ini baru bisa dilaksanakan pada Pemilu Tahun 2019 yang akan dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Da­erah (DPD). Untuk menjaga kualitas demokrasi dan pelaksanaan putusan MK ini, angota DPR dan DPD hasil Pemilu Tahun 2014 harus merumuskan tata tertib dan syarat syarat warga negara yang bisa dilakukan sebagai calon presiden dan wakil presiden dari jalur independen
 

| Partai Politik |

Unsur penting lain dalam sistem demokrasi adalah keberadaan partai politik. Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik sebagai wadah untuk menampung aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik. Melalui partai partai politik inilah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara konstitusional. Terkait dengan partai politik adalah sistem kepartaian yang berbeda pada setiap negara : ada sistem satu partai (one party system), sistem dwipartai (two party sys­tem) dan sistem banyak partai (multiparty system).
 
a. Sistem satu partai.
Sistem satu partai ini sama seperti tidak ada partai politik, karena hanya ada satu partai untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam sistem ini, aspirasi rakyat kurang berkembang, karena segalanya ditentukan oleh satu partai tanpa adanya partai lain, baik itu sebagai saingan maupun sebagai mitra. Partai tunggal tersebut merupakan par­tai yang mengendalikan pemerintahan (the ruling party), seperti Partai Komunis di China, Vietnam, Uni Soviet dan Partai Fasis di Italia.
 
b. Sistem dwiPartai.
Sistem dwipartai adalah sistem dua partai yang digunakan sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat. Seperti di Amerika Serikat, terdapat Partai Demokrat dan Partai Republik. Adakalanya sistem kepartaian di Australia dan Inggris digolongkan sebagai sistem dwipartai, walaupun sebenarnya terdapat lebih dari dua partai. Partai partai lainnya bisa ikut di dalam struktur pemerintahan jika berkoalisi dengan partai besar, yaitu salah satu dari dua partai yang berpengaruh dan memiliki banyak pendukung.
 
c. Sistem banyak (multi) partai.
Sistem multi partai (multi partai) terdiri dari lebih dua partai. Negara yang menganut sistem multipartai ini antara lain Jerman, Jepang, Malaysia, Perancis dan Indonesia. Dalam sistem multipartai, jika tidak ada partai yang meraih suara mayoritas, maka dibentuk pemerintahan koalisi yang terdiri dari banyak partai politik.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai sejarah pemilu di Indonesia, semoga tulisan informasi ahli mengenai sejarah pemilu di Indonesia dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– A. Ubaedillah, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Sejarah Pemilu di Indonesia
Gambar Sejarah Pemilu di Indonesia