Sejarah Perkembangan Konstitusi Di Dunia

Loading...
Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai sejarah perkembangan konstitusi di dunia.
 
 
Konstitusi sudah lama dikenal sejak dari zaman Yunani sebagai suatu kerangka kehidupan politik yang memiliki beberapa kumpulan hukum. Tidak kurang dari 11 konstitusi pernah dimiliki oleh Kota Athena, Aristoteles sendiri berhasil mengoleksi 158 buah konstitusi dari beberapa negara. Pada masa itu, pemahaman tentang “konstitusi” hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan dan semata-mata hanya adat kebiasaan.
 
Sejalan dengan perjalanan waktu, pada masa Kekaisaran Roma pengertian konstitusi (constitutionnes) telah banyak mengalami perubahan makna. Konstitusi adalah suatu kumpulan ketentuan serta peraturan peraturan yang dibuat oleh para kaisar, pernyataan pernyataan dan pendapat ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain UU. Konstitusi Roma memiliki pengaruh yang cukup besar sampai pada Abad Pertengahan yang memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham nasionalisme dan demokrasi perwakilan. Kedua paham inilah yang merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern.
 
Selanjutnya, pada abad ke 7 (zaman klasik) lahirlah Piagam Madinah atau Kon­stitusi Madinah. Piagam Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islam (622 Masehi) merupakan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh bermacam golongan dan kelompok yaitu Kristen, Yahudi, Islam dan lainnya. Konsti­tusi Madinah berisikan tentang hak bebas berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kewajiban di dalam hidup kemasyarakatan dan mengatur kepentingan umum dalam kehidupan sosial yang majemuk. Konstitusi Madinah ini merupakan satu bentuk kon­stitusi pertama di dunia yang telah memuat materi sebagaimana layaknya konstitu­si modern dan telah mendahului konstitusi konstitusi lainnya di dalam meletakkan dasar pengakuan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia).
 
Secara keseluruhan Piagam Madinah mengandung 47 pasal. Nuansa persatuan sebagai sebuah komunitas majemuk yang berbeda satu dengan lainnya begitu kental pada Piagam Madinah. Pasal pertama, misalnya, yang berbunyi mengenai prinsip persatuan dengan pernyataan “innahum ummatan wahidatan min duuni al-naas” (sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, berbeda dari komunitas manusia yang lain). Makna umat di dalam pernyataan awal ini menunjukkan arti luas, tidak sebatas kelompok pengikut Nabi Muhammad yang berada di Madinah. Pada saat yang sama, pengertian umat pada piagam ini juga membedakan sifat solidaritas yang dibangun oleh Nabi Muhammad dari yang pernah ada sebelumnya, yaitu soli­daritas yang didasarkan pada semangat kelompok yang sempit yang dikenal dengan sebutan kabilah (perkauman).
 
Menurut catatan Ahmad Sukardja, sebagaimana disarikan oleh Jimly Asshiddiqie, terdapat 13 kelompok masyarakat yang secara eksplisit terikat di dalam Piagam Madinah. Pada Pasal 44 ditegaskan bahwa “Mereka (para pendukung piagam) saling bahu-membahu di dalam menghadapi penyerang atas kota mereka yakni Yatsrib (Madinah).” Semangat saling membantu sebagai sebuah komunitas umat yang plu­ral tampak terlihat pada bunyi Pasal 24 yang menjelaskan bahwa “kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukminin selama di dalam peperangan.” Ikatan persatuan ini semakin diperjelas dalam Pasal 25 yang menyatakan bahwa “kaum Yahudi dari Bani ‘ Awf adalah satu umat dengan kaum mukminin.” Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum mukminin agama mereka. Kebebasan beragama ini juga berlaku bagi sekutu sekutu mereka dan diri mereka sendiri.
 
Hal yang menarik untuk dicermati di dalam konteks toleransi beragama di atas adalah perkataan “mereka” yang digunakan secara seragam baik bagi kelompok Ya­hudi maupun pengikut Nabi Muhammad SAW di Madinah. Prinsip kebersamaan di dalam perbedaan keyakinan ini dinyatakan lebih tegas dari rumusan Al-Quran yang terkenal tentang toleransi berkeyakinan yaitu “lakum diinukum walya dim” (bagimu agamamu dan juga bagiku agamaku) yang menggunakan subjek “aku” atau “kami” versus “kamu”. Dalam Piagam Madinah digunakan kata “mereka”, baik untuk orang Yahudi maupun orang Mukmin di dalam jarak yang sama. Sebuah se­mangat dan praktik toleransi yang sangat tinggi yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad, selain menginklusifkan makna “umat” yang tidak sebatas pengikutnya semata. Semangat menjunjung hidup bersama di dalam kemajemukan yang tercermin dalam Piagam Madinah, yang menjadi penilaian ahli agama Robert N. Bellah di dalam mencontohkan bentuk pertama “negara bangsa modern” (modern nation state) pada masa Nabi Muhammad SAW.
 
Pada paruh kedua abad XVII, kaum bangsawan Inggris yang menang di dalam revolusi istana (The Glorious Revolution) telah mengakhiri absolutisme kekuasaan raja dan menggantikannya dengan sistem parlemen sebagai suatu pemegang kedaulatan. Akhir dari revolusi ini adalah deklarasi kemerdekaan 12 negara koloni Inggris pada tahun 1776, yang menetapkan konstitusi sebagai dasar negara yang berdaulat.
 
Pada 1789 meletus revolusi di Perancis, ditandai oleh ketegangan di masyara­kat dan terganggunya stabilitas keamanan negara. Kekacauan sosial di Perancis ini yang memunculkan akan perlunya konstitusi. Maka, pada 14 September 1791 dicatat sebagai peristiwa diterimanya konstitusi Eropa pertama oleh Louis ke 16. Sejak peristiwa ini­lah sebagian besar negara-negara di dunia, baik monarki maupun republik, nega­ra kesatuan maupun negara federal, yang sama sama mendasarkan prinsip ketatanegaraannya pada sandaran konstitusi. Di Perancis J. J. Rousseau dengan karyanya Du Contract Social, yang mengatakan bahwa manusia terlahir dalam keadaan bebas dan sederajat di dalam hak haknya, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum (rakyat). Pandangan Rousseau ini sangat menjiwai hak hak dan kemerdekaan rakyat (De Declaratioan des Droit d I’Homme et Du Citoyen). Deklarasi inilah yang mengilhami pembentukan Konstitusi Perancis pada tahun 1791, khususnya yang menyangkut HAM (Hak Asasi Manusia). Setelah peristiwa ini, maka muncul kontitusi di dalam bentuk tertulis yang dipelopori oleh Amerika.
 
Konstitusi tertulis model Amerika tersebut kemudian diikuti oleh berbagai negara di Eropa, seperti Spanyol (1812), Norwegia (1814) dan Belanda (1815). Perlu dicatat bahwa konstitusi pada waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting. Konstitusi sebagai UUD sering kali disebut dengan “Konsti­tusi Modern” baru muncul bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan muncul sebagai pemenuhan atas kebutuhan rakyat akan lembaga perwakilan (legislatif). Lembaga ini dibutuhkan sebagai pembuat UU untuk membatasi dan mengurangi dominasi para raja. Alasan inilah yang menempatkan konstitusi tertulis sebagai hukum dasar yang memiliki posisi lebih tinggi daripada raja.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai sejarah perkembangan konstitusi di dunia, semoga tulisan informasi ahli mengenai sejarah perkembangan konstitusi di dunia dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– A. Ubaedillah, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Sejarah Perkembangan Konstitusi Di Dunia
Gambar Sejarah Perkembangan Konstitusi Di Dunia