Agen Poker

Aspek hukum Komunikasi Kehumasan

loading...
Hai pembaca, kali ini informasi ahli akan memberikan informasi terkait dengan aspek hukum komunikasi kehumasan.
 
Indonesia yang saat ini sedang dilanda krisis multi dimensional yang berkepanjangan dengan posisi, apakah siap atau tidaknya siap memasuki suatu dunia maya atau sering disebut cyberworld and cyberspace, sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi canggih (information superhigway) yang merupakan bagian dari sistem komunikasi dan informasi global pada abad ke 21 dalam millenium III tersebut tengah menyaksikan suatu fenomena kian meluasnya pengaruh globalisasi di berbagai sektor kehidupan manusia di muka bumi, dan bahkan seolah-olah sudah tidak ada lagi batasan negara (borderless state) yang sanggup untuk menghindari dari pengaruh globalisasi tersebut yang sudah menjadi suatu kampung global (global village) dengan segala aktivitas dan isinya telah menjadi fenomena kesejagatan (globality).
 
Sekarang ini permasalahan media massa atau media pers bukan lagi sekedar masalah peraturan perundang-undangan dan rambu-rambu etika yang ada (A.Muis : 2001 : 40-41), yaitu adalah yang berkaitan dengan masalah yang paling penting adalah keberadaan cyberspace dengan adanya globalisasi informasi dan komunikasi sistem yang terbuka tidak lagi memperhatikan batas-batas kekuasaan atau kedaulatan masing-masing setiap negara. Artinya undang-undang yang dibuat untuk menetralisir atau membendung pengaruh globalisasi sudah tidak lagi banyak berfungsi, dan apalagi suatu negara belum mempunyai undang-undang cyberlaw (UU Internet), paling tidak memiliki fungsi hukum sebagai a tool of social engineering dan disamping itu kemampuan menciptakan teknologi baru (preventif) untuk mengurangi dampak negatif dari kekuatan daya tembus siaran cyberspace tersebut. Karena sumber berita (komunikator) yang mengirim informasi atau berita ke Internet (cyberspace) dari negara lain tersebut sulit untuk dilacak oleh negara penerimanya.
 
Di Malaysia tiga tahun yang lalu telah memiliki cyberlaw untuk mencegah “berita sampah” berasal dari internet nakan tetapi tetap tidak berfungsi sebagaimana mestinya alias sebagai macan kertas ompong, karena tidak diikuti kemajuan teknologi melacak sumber berita melalui cybercommunication untuk menindaknya tersebut. Kecuali baru negara AS, yang selain memiliki cyberlaw dan memiliki kemampuan teknologi untuk melacak keberadaan sumber informasi web-sites (situs internet) anonim (tanpa identitas) dan dengan mengirim agen FBI AS yang sekaligus mampu menindak dan menangkap dalam kasus “si penyebur virus” komputer yang dikirim itu berasal dari Negara Manila dan Australia pada awal tahun 2000 lalu. Khususnya di Indonesia yang hanya mengadakan UU hukum pidana, perdata, pers, dan UU Konsumen serta peraturan lainnya yang kini belum memiliki cyberlaw (UU Internet) akan sulit untuk membendung atau memberikan sanksi pelanggaran di bidang hukum komunikasi. Lain halnya semasa pemerintahan orde baru, pengendalian terhadap fungsi informasi, kontrol sosial dan pengawasan kegiatan media massa atau media pers lebih banyak menggunakan pendekatan kekuatan politik (kekuasaan), otokratik dan refresif dari pada pelaksanaan melalui kekuatan hukum (supermasi hukum). Pada era pemerintahan reformasi yang demokratik dan menganut sistem politik terbuka akan berhadapan dengan “kebebasan pers” dan konsistensi pelaksaanaan HAM, yaitu sesuai dengan UU No. 40/1999 tentang pers, tambahan pasal 28 F UUD 1945 dan seirama dengan pasal 21, Tap XVII/MPR/1999 yang berbunyi sebagai berikut :
setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menglah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
 
Dimaksud dengan kebebasan memperoleh informasi dan sistem komunikasi Indonesia sekarang lebih bersifat universal dan terbuka, artinya pemerintah hak-hak perlindungan penerbitan media pers dan wartawan tertentu dalam menyalurkan informasi atau berita untuk memenuhi public’s right to know (hak publik untuk mengetahui), tetapi sebaliknya diera keterbukaan ini telah banyak pejabat instansi pemerintah maupun para eksekutif pihak swasta masih belum siap dan bahkan melakukan kebijakan menutup akses masyarakat (to kill the information) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya.
 
Sekian pembahasan dari informasi ahli mengenai aspek hukum komunikasi kehumasan, semoga tulisan saya mengenai aspek hukum komunikasi kehumasan dapat bermanfaat.

Sumber : buku dalam penulisan etika kehumasan :

Ruslan Rosady, 2001. Etika Kehumasan konsepsi dan aplikasi. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
 
gambar aspek hukum komunikasi kehumasan

Gambar Aspek Hukum Komunikasi Kehumasan

 

togel online
Aspek hukum Komunikasi Kehumasan | ali samiun | 4.5