Agen Poker

Bentuk Negara Dalam Islam

loading...
Hai pembaca, kali ini Informasi Ahli akan memberikan informasi mengenai Bentuk Negara dalam Islam.
 
 
Syariah Islam merupakan petunjuk kehidupan yang bersifat komprehensif, ia mencakup segala dimensi kehidupan dan mampu menghadirkan alternatif solusi atas persoalan kehidupan. Seorang muslim yang mampu mempelajari kandungan Al-qur’an dn Sunnah secara mendalam, akan dapat melihat luasnya ruang lingkup Syariah. Syariah tidak hanya mengatur hubungan transedental seorang hamba dengan tuhannya, yakni terkait dengan hukum-hukum ibadah, namun memberikan aturan bagi pemerintah tentang hukuman yang harus dibebankan kepada orang yang merusak kegiatan ibadah. Syariah juga menghadirkan nila, etika dan norma umum dalam kehidupan, serta nilai-nilai keyakinan Islm (akidah), disamping itu syariah juga menjelaskan hukuman yang pantas diterima oleh para perusak akidah Islami dan nilai-nilai moral.
 
Dalam Kehidupan Muamalah, syariah juga telah menentukan guide lines yang dijadikan sebagai pedoman, dengan luasnya ruang lingkup yang ada, menurut syariah untuk hadir dalam ranah politik, kehidupan kenegaraan dan memberikan warna atas hukum-hukum yang menjadi dasar kebijakan, seperti menunjukkan konsep syara (musyawarah), tanggung jawab pemerintah dan rakyat dalam kehidupan bernegara.
 
Jika faktanya demikian, Menurut Kaca Mata Politik bagaimanakah karakter dan nama yang pantas diberikan untuk Bentuk Negara Islam dari segi teori dan praktik ?, apakah pantas jika dikatakan bahwa Bentuk Negara Islam adalah Negara Demokrasi, Teokrasi atau Autokrasi ?, atau apakah Negara Islam memiliki bentuk tersendiri dan tidak mungkin disamakan dengan bentuk bentuk Negara yang telah ada ?. Bentuk Negara Islam berbeda dengan sistem yang ada, karena ia memiliki karakteristik dan keirtimewaan sendiri, atau mungkin ia bisa sama dengan sebagian karakteristik sistem pemeritahan yang ada, namun ia tetap berbeda dari segi falsafah dan praktiknya ?.
 
Jika dianalogikan dengan bentuk Negara yang ada, Bentuk Negara Islam mungkin identik dengan Negara Teokrasi, yaitu sebuah sistem Pemerintahan yang berdasarkan hukum-hukum samawi, sebagaimana lazimnya diketahui, syariah merupakan asas (pedoman dasar) bagi penyusunan hukum dan Undang-undang, jadi ada kemiripan dengan Negara Teokrasi karena Syariah Islam merupakan syariah yang bersifat universal dan lentur, artinya bisa diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Syariah Islam tidak memiliki bentuk penafsiran yang rigid dan kaku, dan hanya mengakomodir mono tafsir, tetapi sebaliknya syariah Islam selalu memberi ruang untuk melakukan ijtihad terutama terkait dengan nash-nash yang bukan qath’i. Manusia diperbolehkan menggunakan akal dan Intelektual yang dimilikinya untuk melakukan pembaruan penafsiran teks, yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan manusia. Manusia bisa menerapkan hasil budi daya akal dalam kehidupan nyata, sepanjang tidak bertentangan dengan nash syar’i, sebagaimana dipahami, kepribadian dan kehidupan manusia diakui oleh syariah, kehendaknya bisa dijadikan suplemen dan penyempurna undang-undang.
 
Alqur’an mengisyaratkan tentang persaksian tanggung jawab umat dan hakim dalam kehidupan ini. Allah berfirman “wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia (maksudnya : orang yang tergugat atau yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpan dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S An-Nisa : 135/4). Dalam ayat lain Allah berfirman “Hai orang-orang yang beriman, patuhilah aqad-aqad itu (aqad perjanjian mencakup : janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya)(Q.S. Al-Maidah : 1/5)
 
Bentuk Negara Islam juga tidak bisa disamakan dengan Negara Demokrasi, hanya karena ada beberapa kesamaan karakteristik. Terutama karena praktik demokrasi dalam dunia modern yang identik dengan prinsip-prinsip Islam, jika yang dimaksud demokrasi sebagaimana definisi yang diberikan Lincoln, yakni hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka, prinsip ini juga diterapkan dalam Negara Islam. Setiap individu masyarakat muslim memiliki tanggung jawab kolektif untuk menegakkan aturan-aturan syara’. setiap rakyat berkewajiban menjalankan kehidupan sesuai dengan hukum dan aturan Syariah. Hal ini diperkuat dengan firman Allah, “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu” … (Q.S. AN-Nisa :59/4).
 
Imam Al-Razi memberikan penafsiran yang menarik terkait dengan ayat ini, ketaatan dalam ayat ini bersifat wajib dan mengikat. Untuk itu para amir (pemimpin) yang merupakan wakil Allah yang wajib ditaati haruslah orang yang ma’shum, yakni orang yang senantiasa terjaga jiwa dan raganya dari tindak kesalahan dan kekhilafan, sehingga ketaatan itu tidak dalam kerangka dosa dan maksiat. Ulil Amri adalah pemimpin dan merupakan wakil umat yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad dan istinbah hukum. Berdasarkan ayat ini, hukum yang dihasilkan negara merupakan hasil ijma’ (kesepakatan) ulama yang tergabung dalam ahlu al-hilli wa al ‘aqad (anggota dewan permusyarawatan rakyat, DPR).
 
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengakui prinsip kebebasan dalam dunia politik dan sosial, seperti konsep adanya persamaan perlakuan di hadapan hukum, kebebasan berpikir dan memilih keyakinan, mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial dan berusaha mensejahterakan hak-hak masyarakat. Prinsip-prinsip ini juga telah diakomodir dalam Islam, jika dalam demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan, pemisahan otoritas ini juga terdapat dalam Islam, kekuasaan dan persyariatan sebuah hukum sangat bergantung kepada kehidupa umat, masyarakat merupakan titik krusial dalam pencanangan sebuah hukum. Selain itu, persyariatan ini berada dalam kekuasaan umat dan terpisah dari kekuasaan pemimpin, kekuasaan rakyat berada di atas kekuasaan seorang pemimpin karena dalam konsep pemerintahan Islam, pemimpin merupakan wakil (khilafah, pengganti) dari kesuluruhan umat. Namun demikian, sistem pemerintahan Islam berbeda dengan sistem demokrasi, setidaknya hal itu tercermin dari beberapa contoh persoalan pokok berikut ini :
 
a. Pengertian umat atau rakyat dalam demokrasi, hanya terbatas pada rakyat yang menetap pada wilayah geografis tertentu. Rakyat di sini merupakan kumpulan orang yang menetap dalam satu tempat, di mana masing-masing individu disatukan dengan kesamaan darah, jenis kulit, bahasa, etnik, kebiasaan dan persamaan lainnya. Pemikiran ini cenderung bersifat primordialis atau kesukuan (golongan), berbeda dengan Islam yang menyatukan hubungan antara individu Muslim adalah akidah. Sepanjang orang tersebut memiliki akidah Islam, maka ia merupakan bagian dari rakyat Negara Islam tidak bisa dibatasi dengan letak geografis, bahasa, suku, ras dan lainnya.
 
b. Konsep demokrasi barat hanya memiliki tujuan yang bersifat materi. Untuk itu, sistem ini berusaha mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan segala fasilitas kehidupan dan kemewahan materialis, Islam mengetahui akan hal ini. Di samping mewujudkan kebahagiaan materi, Islam juga memerhatikan kebutuhan, kebahagiaan jiwa dan spiritual rakyatnya. Islam berusaha memenuhi kebutuhan spiritual manusia melalui jalan ibadah dan menerapkan hukum-hukum Allah (hubungan transendental).
 
c. Kekuasaan rakyat dalam demokrasi Barat bersifat mutlak, rakyat adalah pemegang kekuasaan dan otoritas pengatur roda pemerintaha, yakni melalui perwakilan yang dipilihnya. Perwakilan (DPR, MPR) inilah yang akan menentukan hukum, undang-undang dan aturan kehidupan masyarakat. HUkum dan undang-undang yang disahkan, bersifat mengikat dan wajib dilaksankan walaupun bertentangan dengan kaidah akhlak, etika ataupun hak asasi manusia. Dalam Negara Islam, kekuasaan dan kedaulatan rakyat dibatasi dengan Syariah dan hukum-hukum yang terdapat dalam Alqur’an dan Al-sunnah, rakyat tetap memiliki kedaulatan, kekuasaan dan kebebasan dalam menjalankan roda pemerintahan serta menentukan undang-undang, akan tetapi kekuasaan itu harus dalam kerangka melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Al-qur’an dan As-sunnah, rakyat tetap memiliki hak untuk membuat undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan kedua sumber hukum utama ini.
 
 
Dapat ditarik sebuah konklusi bahwa negara Islam berbeda dengan sistem pemerintahan demokrasi, teokrasi ataupun autokrasi. Negara Islam merupakan sistem pemerintahan yang unik dan tidak bisa disamakan dengan bentuk pemerintahan yang telah ada, walaupun mungkin terdapat beberapa karakteristik yang sama. Negara Islam merupakan sistem pemerintahan yang berasaskan pemikiran rabbani, bersumber dari Allah Sang Maha Pencipta. Negara Islam merupakan bentuk negara yang berlandaskan akidah Islamiyah, sebuah sistem pemerintahan yang tidak bisa dibatasi dengan letak geografis, perbedaan jenis kulit, bahasa, ras atau lainnya. Negara Islam disatukan dengan akidah, setiap individu mengaku Muslim di mana pun tempatnya, merupakan bagian dari Negara Islam. Dengan demikian, bentuk Negara Islam bersifat lintas regional dan mendunia.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai Bentuk Negara Dalam Islam, semoga tulisan dari informasi ahli terkait dengan Bentuk Negara Dalam Islam dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Sumber Buku : dalam penulisan Manajemen Syariah

– Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. 2012. Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer. Penerbit Rajawali Pers : Jakarta. 
Gambar Artikel Bentuk Bentuk Negara Dalam Islam

Gambar Artikel Bentuk Bentuk Negara Dalam Islam

togel online
Bentuk Negara Dalam Islam | ali samiun | 4.5