Agen Poker

Pengertian Peradilan Dalam Perspektif Hukum Islam

loading...
Hai pembaca, kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai Pengertian Peradilan, Unsur Peradilan Dan Syarat Menjadi Hakim.
 
 
Kata “Peradilan” berasal dari akar kata “adil“, dengan awalan per dengan imbuhan “an“. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “qadha“, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, menyelesaikan dan ada pula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan. Dalam literatur-literatur fikih Islam, “peradilan” disebut “qadha“, artinya menyelesaikan” seperti Firman Allah : 
Manakala Zaid telah menyelesaikan keperluannya dari zinab(Q.S Al Azhab: 37).
 
Ada juga yang berarti “menunaikan” seperti Firman Allah:
Apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah kepelosok bumi(QS. al-Jumu’ah : 10).
 
 
Disamping arti “menyelesaikan” dan menunaikan seperti di atas. Arti qadha yang dimaksud ada juga yang berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan sesuatu ketetapan”. Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang di anggap lebih signifikan. Di mana makna suatu hukum di sini yaitu pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah”, oleh karena itu qadhi dinamakan hakim karenanya seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. Oleh karena itu apabila seseorang mengatakan “hakim telah menghukumkan ataupun memutuskan begini” artinya hakim telah meletakkan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak.
 
Pengertian Peradilan menurut istilah Fiqh, yaitu :
1. Lembaga Hukum (tempat di mana seseorang mengajukan permohonan keadilan).
2. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah yang umum ataupun menerangkan hukum agama harus atas dasar mengikutinya.
 
 
Dari Pengertian Peradilan tersebut di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa tugas Peradilan berarti menampakkan hukum agama, tidak tepat bila dikatakan menetapkan sesuatu hukum. Karena sebenarnya hukum itu telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Bahkan dalam hal ini kalau hendak dibedakan dengan hukum umum, di mana hukum Islam itu (syariat), telah ada sebelum manusia ada. Sedangkan hukum umum baru yaitu ada setelah manusia ada. Sedangkan hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum yang sudah ada itu dalam kehidupan, bukan berarti menetapkan sesuatu yang belum ada. Disamping hal itu seperti yang telah diungkapkan oleh Ibnu Abidin, adapula ulama yang berpendapat bahwa peradilan itu berarti menyelesaikan suatu sengketa dengan hukum Allah.
 
 
Putusan sebagai produk peradilan, sangat erat kaitannya ijtihad dan fatwa. Dalam Islam dalam kedua hal tersebut dianjurkan untuk berijtihad (seorang yang memenuhi persyaratan), malah menurut Islam bila seseorang berijtihad tapi hasilnya salah, maka ia mendapat satu pahala. dan bila hasil ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala, yakni satu pahala ijtihad, dan satu lagi pahala kebenaran yang didapat.
 
Pengertian Fatwa adalah jawaban terhadap satu pertanyaan yang diajukan pada seorang ahli dibidangnya (mufti) yang tidak begitu jelas hukumnya. Menurut kenyataan memberi fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum Allah pada manusia. Karenanya seorang mufti harus memahami tentang masalah yang disampaikan itu, dan ia harus orang yang terkenal benar, baik tingkah laku, perkataan maupun perbuatan, dan orang yang memberi fatwa disebut mufti. Fatwa sebagai hasil ijtihad dimana seorang mujtahid meng-istinbatkan hukum baik untuk dirinya maupun untuk orang lain mengenai hal-hal yang telah terjadi dan terkadang pula mengenai hal yang belum terjadi. Fatwa ini hanya mengenai hal-hal yang telah terjadi saja.
 
 
Dari uraian tersebut dapat kita tarik suatu simpulan, perbedaan fatwa dengan qadha sebagai putusan hakim adalah, Pertama : mufti bisa menolak untuk memberikan suatu fatwa mengenai hal yang dimintakan fatwa kepadanya, sedangkan peradilan (qadha) tidaklah seperti itu, tapi harus memutus, artinya tidak boleh menolak para pihak yang mengajukan mohon keadilan, sekalipun dengan alasan bahwa aturan tentang hal tersebut belum ada. Kedua, qadha itu dasarnya adalah fakta (kenyataan) yang dicari hakim, jadi hakim memutus berdasarkan fakta. Sedangkan fatwa itu dasarnya ilmu (pengetahuan) yakni si mufti memberi fatwa berdasarkan ilmu yang dimiliki mufti. Ketiga, apabila putusan hakim tersebut harus dituruti ataupun mempunyai daya paksa yakni negara bisa memaksakan putusan itu untuk dilaksanakan. Sedang fatwa tidak harus orang mengikutinya dan negara pun tidak campur tangan, dalam pelaksanaannya. Keempat, fatwa itu tidak boleh dibatalkan, sedangkan putusan bisa dibatalkan oleh tingkat yang lebih tinggi.
 
 
Para Hakim pada Masa Mujtahid-Mujtahid masa lalu, sangatlah ketat membatasi dalam hal untuk memberi fatwa, karena dikhawatirkan putusan hakim terkontaminasi dengan fatwa-fatwa yang telah diberikan. Karenanya idealnya seseorang yang menjadi hakim adalah karena panggilan nuraninya dan kegiatannya pun terbatas pada rumah dan ruang kerjanya. Itulah sebabnya sering kali kita mendengar ungkapan bahwa seorang hakim adalah manusia yang kesepian.
 
 
Itulah pula sebabnya Ahmad bin Hambal dan As-Syafi’i memakruhkan hakim mengeluarkan fatwa terhadap masalah-masalah yang bersangkut-paut dengan tugas hakim. Mereka membolehkan berfatwa dalam masalah ibadah dan lainnya. Mereka berpendapat demikian karena boleh jadi waktu perkara itu diajukan kepengadilan, pendapat hakim sudah berbeda dengan pendapat yang sudah difatwakan. Itulah sebabnya Hakim Syuraikh ketika seseorang meminta fatwa kepadanya terhadap masalah yang mungkin di ajukan kepengadilan ia berkata: “Saya akan memutuskan perkaramu sedang saya tidak akan memberi fatwa terhadap kamu“. Dari uraian pasal tersebut dapat disimpulkan ternyata bahwa sejak awal perkembangan peradilan Islam, tugas yudikatif dengan eksekutif telah ada pemisahannya atau dipisahkan.
 
 
UNSUR UNSUR PERADILAN DAN SYARAT SYARAT MENJADI HAKIM
 
Dalam literatur Fikih Islam, untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam unsur, yakni :
 
1. Hakim atau Qadhi
Yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.
 
2. Hukum
Putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan ilzam yaitu hakim berkata saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah uang. Ada yang berpendapat bahwa putusan ilzam ini ialah menetapkan sesuatu dengan dasar yang meyakinkan seperti berhaknya seseorang anggota serikat untuk mengajukan hak syuf’ah, sedangkan pada qadha istiqaq ialah menetapkan sesuatu dengan hukum yang diperoleh dari ijtihad, seperti seorang tetangga mengajakan hak syuf’ah.
 
3. Mahkum Bihi
Didalam qadha ilzam dan qadha istiqaq yang diharuskan oleh qadhi si tergugat harus memenuhinya, dan di dalam qadha tarki adalah menolak gugatan. Karena demikian maka dapat disimpulkan bahwa mahkum bihi itu adalah suatu hak.
 
4. Mahkum Alaih (si terhukum)
Yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya. Mahkum Alaih, dalam suatu hak-hak syara’ adalah yang diminta dalam memenuhi suatu tuntutan yang akan dihadapkan kepadanya. Baik tergugat ataupun bukan, seorang ataupun banyak.
 
5. Mahkum Lahu
Yaitu orang yang menggugat suatu hak. Baik hak itu yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat.
 
6. Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hakum (putusan).
Dari pernyataan tersebut nyatalah bahwa memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya, dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu, sesuatu yang bukan merupakan peristiwa tapi masuk dalam bidang peradilan.
 
 
Dalam hal pengangkatan seorang Hakim, dalam literatur-literatur fikih, para ahli memberikan syarat-syarat untuk mengangkat seseorang menjadi hakim, walau ada perbedaan dalam syarat-syarat yang mereka berikan, namun ada pula yang disepakati. Syarat yang dimaksudkan (syarat yang diperlukan seorang hakim) ada enam (6) yaitu sebagai berikut :
 
1. Laki-laki yang Merdeka
Anak kecil dan wanita tidak sah menjadi Hakim. Menurut Malik, Syafi’i dan Ahmad. Sedang tentang Hakim wanita, Hanafiyah tidak membolehkan wanita menjadi hakim dalam masalah pidana dan kisas alasannya karena dalam kedua hal tersebut kesaksiannya tidak dapat diterima.
 
2. Cerdas dan Bijaksana
Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama, bahwa Hakim haruslah orang cerdas, bijaksana , mampu memperoleh penjelasan dan menanggapi sesuatu yang muskil.
 
3. Beragama Islam
Adapun alasan kenapa keIslaman seseorang menjadi syarat seorang hakim adalah, karena keislaman merupakan syarat untuk menjadi saksi atas seorang muslim, demikian jumhur ulama. Karenanya hakim bukan muslim tidak boleh memutus perkara orang muslim. Dalam hal ini Hanafi berpendapat lebih rinci, yakni membolehkan hakim bukan muslim untuk memutus perkara orang yang bukan muslim, karena orang yang dipandang cakap untuk menjadi saksi harus pula cakap menjadi hakim, tetapi tidak boleh seorang kafir zimi memutus perkara orang muslim. Karena kafir zimi tidak boleh menjadi saksi orang muslim. Banyak yang membolehkan hanya dalam hal syafar dan wasiat. Ulama Muta’airin, banyak berpendapat bahwa seorang saksi tidaklah harus seorang muslim, tapi diperlukan orang-orang yang kebaikannya lebih banyak dari keburukannya.
 
4. Adil
Hakim haruslah orang yang terpelihara dari perbuatan-perbuatan haram, dipercaya kejujurannya, baik di waktu marah atau di waktu tenang dan perkataannya harus benar. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara Hanafi dan Syafi’i, golongan Hanafi berpendapat bahwa putusan hakim yang fasik yaitu sah asal sesuai dengan Syara’ dan Undang-undang. Sedang As Syafi’i, tidak membolehkan mengangkat orang fasik menjadi hakim, alasannya karena seorang fasik tidak diterima sebagai saksi.
 
5. Mengetahui segala pokok Hukum dan Cabang-cabangnya
Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum agar dia memperoleh jalan mengetahui hukum-hukum yang harus diberikan bagi perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, Hanafi membolehkan muqallid menjadi hakim sesuai pendapat Al Gazali karena mencari orang adli dan ahli ijtihad sangat sulit yang penting diangkat oleh penguasa.
 
6. Mendengar, Melihat dan Tidak Bisu
Orang bisu tidak boleh diangkat menjadi hakim karena orang bisu tidak bisa menyebut putusan yang diajtuhkannya. Demikian pula orang tuli, tidak dapat mendengar keterangan para pihak sedang orang buta tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara. Syafi’i membolehkan orang buta, tapi mengakui lebih utama orang yang tegap dan sehat.
 
 
Syarat-syarat tersebut dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan UU No.7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 tampaknya telah terangkumkan bahkan dengan beberapa tambahan, karena sebagai warga negara Indonesia hal tersebut dapat dilihat pada pasal 13 yang berbunyi :
Untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan Agama, bahwa seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Warga Negara Indonesia
b. Beragama Islam
c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
e. Pegawai Negeri
f. Sarjana syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam
g. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun, dan
h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakukan tidak tercela.
 
 
Dari uraian pasal ini dapat disimpulkan bahwa, persyaratan menjadi hakim baik dalam kitab-kitab fikih maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku demikian ketat, karena mengingat implikasi putusan hakim sangat menyentuh kepada rasa keadilan masyarakat.
 
Sekian dari Informasi ahli mengenai Pengertian Peradilan, Unsur Peradilan Dan Syarat Menjadi Hakim, semoga tulisan dari informasi ahli terkait dengan Pengertian Peradilan, Unsur Peradilan Dan Syarat Menjadi Hakim, dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Sumber Buku : dalam penulisan Peradilan Agama di Indonesia

– Djalil Basiq, 2006. Peradilan Agama di Indonesia. Penerbit Prenada Media Group : Jakarta.
 
Pengertian Peradilan, Unsur-unsur dan Syarat Menjadi Hakim

Gambar Pengertian Peradilan, Unsur-unsur dan Syarat Menjadi Hakim

togel online
Pengertian Peradilan Dalam Perspektif Hukum Islam | ali samiun | 4.5