Loading...

Harta Kekayaan Yang Wajib Terkena Zakat

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai syarat-syarat harta kekayaan yang wajib terkena zakat.
 
 
Para ahli hukum (fikih) Islam berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan pengertian istilah kekayaan. Menurut Ulama-Ulama Mazhab Hanafi kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan digunakan, menurut wujudnya memiliki dua syarat pokok, yaitu :
a. dipunyai atau dimiliki.
b. bisa diambil manfaatnya.
 
 
Dengan demikian, kekayaan hanya yang berwujud benda, dapat dipegang dan dimiliki. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama-ulama Mazhab Syafi’i, Hambali dan Maliki. Selain dipunyai atau dimiliki sendiri, juga dapat menggunakan manfaatnya seperti menempati rumah, memakai kendaraan dan lain sebagainya.
 
 
Menurut Para Ahli hukum Islam yang diperjelas oleh Yusuf Qardawi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim, ialah pemilikan yang pasti atau milik penuh (almilkuttam), berkembang (an namaa), melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang (sisa hutang), mencapai nishab, berlaku satu tahun (al-haul).
 
 
1. Pemilikan Yang Pasti atau Milik Penuh (almilkuttam)
 
Pemilikan yang pasti atau milik penuh (almilkuttam), artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada di dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. Harta tersebut harus didapatkan dengan baik dan yang halal, artinya harta yang haram, baik itu substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Harta itu diperoleh melalui proses pemilikan halal, seperti warisan, hibah, dan cara-cara lain yang sah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah 267 dan 188 serta An-Nisa ayat 29, dan Hadist Nabi SAW, “Tidak diterima sedekah (zakat) dari hasil kekayaan yang diperoleh secara tidak sah“. (HR. Muslim).
 
 
2. Berkembang (An Namaa’)
 
Berkembangan (an namaa’), artinya bahwa harta tersebut berkembang, baik itu secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar (usaha manusia), baik kekayaan tersebut berada di tangan yang punya maupun ditangan orang lain atas namanya. Pengertian berkembangan menurut bahasa adalah bahwa sifat kekayaan (harta) dapat memberikan keuntungan atau pendapat lain sesuai dengan istilah ekonomi. Nabi hanya mewajibkan zakat atas kekayaan yang berkembang dan diinvestasikan. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang tidak dikenakan kewajiban zakat.
 
Dalam terminologi fiqhiyyah menurut Yusuf Al-Qaradhawi, pengertian berkembang terdiri dari dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Yang Konkret dengan cara dikembang biakkan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak Konkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik itu berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain tetapi secara kepemilikan atas nama.
 
 
3. Melebihi Kebutuhan Pokok
 
Melebihi kebutuhan pokok, artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia. Kebutuhan rutin adalah sesuatu yang harus ada demi untuk ketahanan hidup seperti makan, minum, pakaian, perumahan dan alat-alat untuk ilmu pengetahuan, keterampilan serta alat-alat kerja.
 
 
4. Bebas Dari Utang (Sisa Utang)
 
Bebas dari utang, artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari utang, baik utang kepada Allah (nazar dan wasiat) maupun utang kepada sesama manusia. zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kecukupan (kelebihan) harta, bagi orang yang mempunyai utang sebesar uang atau harta yang dimilikinya, maka harta orang tersebut terbebas dari zakat.
 
 
5. Mencapai Nishab
 
Mencapai nishab, artinya bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara’, sedangkan harta yang tidak sampai nishab terbebas dari zakat, terutama dikeluarkan ialah infak.
 
 
6. Berlaku Satu Tahun (Al Haul)
 
Berlaku satu tahun (al haul), artinya bahwa harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya 12 (dua belas) bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, emas dan perak. Sedangkan mengenai hasil pertanian, buah-buahan, bahan temuan, dan lain sebagainya yang sejenis tidaklah diisyaratkan haul sesuai dengan hadist Nabi SAW, “Dari Ibnu Umar ‘Rasulullah SAW telah berkata, tidaklah ada ‘wajib’ zakat pada harta seseorang yang sebelum sampai 1 (satu) tahun dimilikinya“. (Riwayat Daruquthni).
 
Dalam menentukan waktu haul dapat dilakukan sebagai berikut.
a. Didasarkan pada tahun nasional atau masehi, haul dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
b. Didasarkan pada tahun APBN, haul dari 1 April sampai dengan 31 Maret.
c. Didasarkan pada tahun Hijriah, haul dari 1 Muharam sampai dengan 29/30 Dzulhijjah.
d. Didasarkan tahun Hijriah, haul dari 1 Ramadhan sampai dengan 29/30 Sya’ban.
 
Setelah menentukan salah satu pilihan waktu (haul), maka pencatatan harta ini mulai dilakukan berdasarkan waktu tersebut di atas, yaitu setelah waktu haul terlewati segera bayar zakatnya.
 
 
Bagi mereka yang akan menunaikan ibadah haji, perlu melakukan perhitungan harta kekayaan pada 29/30 Sya’ban sehingga pada 1 Ramadhan seluruh kewajiban zakatnya telah dapat ditunaikan. Demikian juga, seperti mereka yang akan melaksanakan umroh, sebelum pergi ke tanah suci perlu terlebih dahulu melakukan penghitungan harta kekayaan untuk mengetahui bahwa seluruh kewajiban zakat hartanya telah ditunaikan.
 
 
Keenam syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang memiliki sifat kumulatif dan mutlak, artinya jika hilang atau tidak terpenuhinya salah satu syarat, maka zakat tidaklah wajib atas harta kekayaan tersebut.
 
 
Di antara harta yang wajib dizakati, yaitu sebagai berikut.
a. Kekayaan moneter, industri, perhiasan simpanan, piutang yang diharapkan akan dibayar, dan harta yang diperoleh (mal mustafad).
b. Barang-barang dagangan, industri, dan yang serupa dengannya.
c. Hasil-hasil pertanian, buah-buahan, dan yang serupa dengannya.
d. Binatang-binatang ternak dan buah-buah yang serupa dengannya.
e. Binatang-binatang ternak, unta, sapi, kambing, dan yang serupa dengannya.
f. Hasil penyewa pokok-pokok yang tetap dan yang serupa dengannya.
g. Gaji dan penghasilan dari kerja lepas (freelance).
h. Harta karun (rikaz), barang tambang, dan kekayaan laut.
 
 
Harta-harta yang tidak wajib dizakati, yaitu sebagai berikut.
a. Barang-barang yang dikhususkan untuk memperoleh manfaat pribadi hukum merupakan bagian dari perdagangan, contohnya seperti kebutuhan pokok manusia terdiri dari rumah, kendaraan, perabotan rumah, kulkas, mesin cuci, sarana pendidikan dan kesehatan dan lain sebagainya.
b. Pokok-pokok yang tetap yang digunakan oleh pedagang, perindustrian, dan lainnya untuk melakukan pelajaran seperti tanah, bangunan, peralatan dan lain sebagainya.
c. Piutang yang tidak diharapkan tidak dibayar.
d. Harta yang diperoleh dari jalan yang haram, karena dia kehilangan syarat kepemilikan yang sempurna.
e. Harta yang tertahan dan terkait, sehingga tidak dapat dicairkan dan digunakan.
f. Harta yang diperoleh dari kotoran.
g. Harta yang tenggelam di dalam utang atau tersisa darinya setelah dikurangi utang tidak mencapai nishab.
h. Harta yang belum mencapai nishab.
i. Barang-barang peninggalan dan bersejarah yang tidak diperjualbelikan atau di eksploitasi dan syarat tidak berlebih-lebihan.
j. Mahar isteri yang ditangguhkan, karena doa adalah piutang yang tertahan.
k. Perhiasan yang dipakai di dalam batas yang wajar.
l. Harta umum yang digunakan untuk kepentingan umum.
m. Harta sekolah-sekolah tahfizh, Alquran, panitian-panitia zakat, institusi-institusi sosial dan perkumpulan-perkumpulan ilmiah, karena semuanya termasuk pihak-pihak yang berhak menerima zakat.
 
 
Sekian tulisan informasi ahli mengenai syarat-syarat harta kekayaan yang wajib terkena zakat, semoga tulisan informasi ahli mengenai syarat-syarat harta kekayaan yang wajib terkena zakat dapat bermanfaat.
 

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Elsi Kartika Sari, 2006. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Penerbit PT Grasido : Jakarta.
Gambar Harta Kekayaan Yang Wajib Terkena Zakat

Gambar Harta Kekayaan Yang Wajib Terkena Zakat

 
Harta Kekayaan Yang Wajib Terkena Zakat | ali samiun |