Instrumen Pasar Modal Syariah Di Indonesia

Loading...

Hai pembaca kali ini Informasi Ahli, akan membahas mengenai Instrumen Pasar Modal Syariah di Indonesia.

Instrumen Pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga (efek) yang umum diperjualbeliakn melalui pasar modal. Efek yaitu setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, right, warrans, opsi atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam LK sebagai efek. Sifat efek yang diperdagangkan di pasar modal (bursa efek) antara lain saham, obligasi, right, dan obligasi konversi. Sedangkan pasar modal syariah secara khusus memperjualbelikan efek syariah. Efek syariah adalah efek yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya di lakukan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa, Secara umum ketentuan penerbitan efek syariah haruslah sesuai dengan prinsip syariah dipasar modal. Prinsip-prinsip syariah dipasar modal adalah adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan dibidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI.

Pada pasar modal syariah emitem yang menerbitkan efek syariah harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu:
1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan transksi efek di pasar modal syariah harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisirrisywah, maksiat dan kezaliman. Termsuk dalam transaksi yang mengandung unsur yang dilarang antara lain:
a. Najsy, melakukan penawaran palsu
b. Bai’ al-ma’dum, melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (short shelling).
c. Insider tranding, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaski yang dilarang.
d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan.
e. Margin tranding, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga ats kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut.
f. Ikhtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan memengaruhi pihak lain.

2. Jenis kegiatan usaha emiten yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain :
a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termsuk perbankan dan asuransi konvensional.
c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
d. Produsen, distributor, dan atau/ penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

3. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib unuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. Akad syariah yang digunakan antara lain:
a. Ijarah, yaitu perjanjian akad dimana pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan/ atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/ atau upah (ujrah), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi objek ijarah.
b. Kafalah, yaitu perjanjian akad di mana pihak pinjamin berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain.
c. Mudharabah (qiradh), merupakan perjanjian akad dimana pihak yang menyediakan dana berjanji kepada pengelola usaha untuk menyerahkan modal dan pengelola berjanji untuk mengelola modal tersebut.
d. Wakalah yaitu perjanjian akad dimana pihak yang memberi usaha (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

4. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer (SCO).

5. Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah.

Dari segi instrumen, dibandingkan dengan pasar modal konvensional, pasar modal syariah memiliki karakteristik yang unik. Segala jenis sekuritas yang menawarkan pemasukan yang sudah ditentukan diawal dan tidak diperbolehkan dalam Islam karena termasuk kategori riba. Dengan demikian sekuiritas yang mengandung unsur riba baik jangka panjang maupun jangka pendek yang akan masuk dalam daftar investasi yang tidak sah.

1. Saham Syariah, merupakan surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas Bahwasanya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan terbatas. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya diperusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham yang dikenal dengan nama deviden yaitu pembagiannya yang ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan RUPS ditentukan berapa deviden yang dibagi dan laba ditahan. Disamping itu juga dengan adanya aktivitas perdagangan saham tersebut di pasar sekunder pemegang saham dimungkinkan mempeoleh capital gain yaitu selisish antara harga beli dengan harga jual saham. Namun pemegang saham juga harus siap menghadapi risiko capital loss yang merupakan kebalikan dari capital gain serta risiko likuiditas yaitu ketika perusahaan yang sahamnya dimiliki kemudian dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan, maka hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil jumlah kekayaan perusahaan).

Dengan demikian, keuntungam yang diperoleh dari memegang saham ini antara lain :
a. Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntugan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
b. Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
c. Capital gain, merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar model.

Sedangkan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkanoleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham merupakan surat berharga yang mempersentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memprovokasi barang yang diharamkan minuman beralkohol.

Diindonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi pinsip-prinsip syariah. Pembentukan efek syariah berbentuk saham oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakn bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Emiten atau perusahaan publik yang melakukan penerbitan efek syariah berupa saham wajib mengikuti ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran atau pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaan publik dan serta ketentuan tentang penawaran umum yang terkait lainnya yang diatur oleh Bapepam LK ; dan mengungkapkan informasi bahan dalam prospektus bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syriah di pasar modal.

Secara umum perusahaan yang akan menerbitkan efek syariah harus memenuhi hal-hal berikut :
a. Dalam anggaran dasar dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
b. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan emiten atau perusahaan publik yang dimaksudkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
c. Emiten atau perusahaan publik memiliki anggota direksi dan anggota komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

2. Obligasi Syariah (Sukuk), secara konvensional merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga tau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tenpo. Obligasi disini merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Sedangkan yang dimaksud dengan obligasi syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasioanl No. 32/DSN-MUI/IX/2002 yaitu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang saham obligasi syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah akan mendapatkan keuntungan bukan dalam bentuk bunga melainkan dalam bentuk bagi hasil/margain/fee dan tidak semua emiten dapan menerbitkan Obligasi syariah.

3. Reksa Dana Syariah, adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manager investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antar Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.

4. Efek Beragun Aset Syariah, merupakan efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang pertofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbuk dari harga komersial, tagihan yang timbul dikemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keungan , efek bersifat unvestasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Hak memesan efek terlebih dahulu
6. Warran Syariah

Demikianlah penjelasan dari informasi ahli mengenai Instrumen Pasar Modal Syariah di Indonesia, semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi pembaca terkait Instrumen Pasar Modal Syariah di Indonesia.

GambarĀ Instrumen Pasar Modal Syariah Di Indonesia.