Pendapat Ulama Mengenai Asuransi, Sejarah dan Dasar Hukum Asuransi

Loading...

Hai pembaca kali ini informasi ahli akan membahas mengenai Pendapat Ulama Mengenai Asuransi, Sejarah dan Dasar Hukum Asuransi.

Pendapat Ulama Mengenai Asuransi, asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan modern yang melakukan manajemen risiko yang mungkin dihadapi dimasa yang akan datang. Hal ini sangat menarik, mengingat kemungkinan adalah suatu ketidakpastian, mengantisipasi sesuatu yang masih beupa kemungkinan bisa jadi bagi sebagian orang sebagai sebuah tindakan yang sia-sia dan tidak bermanfaat sama sekali, tetapi bagi yang lain mungkin sebuah tindakan yang sangat efektif untuk menghindari kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Karena asuransi berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti, sebagian melihat bahwa praktik asuransi tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur-unsur gharar, masyir, dan riba didalamnya. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa unsur-unsur yang haram dalam asuransi bisa dihilangkan sehingga praktik asuransi dapat diterima oleh Islam.

Pada umumnya alasan-alasan para ulama praktik asuransi antara lain:
a. Asuransi adalah perjanjian pertaruhan dan merupakan perjudian semata-mata (masyir).
b. Asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti (gharar).
c. Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk merndahkan iradat Allah.
d. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai ia mati.
e. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayar oleh tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa apabila tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga, dia akan mendapat bayaran yang lebih dari jumlah uang yang telah dibayar, ini adalah riba.
f. Bahwa semua peringatan asuransi berdasarkan riba dilarang dalam Islam.

Oleh karenanya, sebagian ulama dapat menerima kehadiran asuransi dengan menghilangkan unsur gharar, maysir, dan ribanya. Gharar, pada asuransi konvensional timbul dalam dua bentuk pertama : bentuk akad yang melandasi permulaan polis dan kedua : sumber dana pembayaran dan keabsahan penerimaan uang klaim itu. Dalam asuransi konvensional kontrak/perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad tabadduli atau akad pertukaran ; yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariat Islam dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima, keadaan ini akan menjadi rancu (gharar) karena kita tahu berapa yang akan diterima tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan kepada Allah Swt. yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

Dalam konsep syariat Islam keadaan ini lain karena akad yang telah dipakai bukanlah akad pertukaran/akad tabadduli tetapi konsep taawun atau tolong-menolong dan saling menjamin. Dalam konsep asuransi syariah semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya, sehingga kalau peserta A meninggal peserta B, C, Z harus membantunya demikian sebaliknya. Untuk menjawab masalah kedua, dalam konsep asuransi syariah setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua yaitu bagian pertama langsung ke rekening pemegang polis, dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang diniatan tabbarru’ atau sedekah untuk membantu saudaranya yang lain.

Sedangkan unsur maysir diartikan dengan adanya salah satu pihak yang untung, namun dipihak lain justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Reversing period di asuransi syariah bermula dari akad, di mana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan cash value dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkan, kecuali yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta (tabarru’) dalam bentuk sedekah.

Masalah riba dieliminasi dengan cara memasukkan akad mudharabah dan/ atau mudharabah musyarakah dan akad mawalah bil ujrah dalam pengelolaan dana. Semua teknik operasional baik penentuan jumlah tanggungan, investasi, maupun penempatan dana pihak ketika semua menggunakan instrument akad syariah yang bebas riba.

Para ulama Indonesia dalam hal ini menerima asuransi berdasarkan hasil fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentan Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam fatwa ini ditetapkan nahwa asuransi syariah (ta’min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antar sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aser dan/ atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud disini adalh akad yang tidak mengandung gharar, maysir, riba, shulm risywah, barang haram dan maksiat.

Sejarah Dan Dasar Hukum Asuransi
1. Sejarah Asuransi, kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru, dan belum pernah ditemukan dalam literatur-literatur fiqh klasik. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu keislaman baru muncu pada fase muncux kontenporer, Secara prinsipiil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong-menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba (bunga), prinsip profit and loss sharing serta penghilangan unsur gharar. Di indonesia, asuransi syariah merupakan sebuah cita-cita yang telah dibangun sejak lama dan telah menjadi sebuah lembaga asuransi modern yang siap melayani umat Islam Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah terdapat dua jenis perlindungan takaful, pertama ; takaful keluarga yaitu bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi malapetaka kematian dan kecelakaan atas diri peserta dan takaful khairat keluarga. Kedua ; takaful umum yaitu bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial dalam meghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful.

Adapun perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia baru ada pada paruh akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya asuransi takaful indonesia pada tanggal 25 agustus 1994, dengan dirsmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian asuransi Takaful Indonesia diprakarsi oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI Melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat Dari Departemen Keuangan, Dang Pengusaha Muslim Indonesia.

Melalui berbagai seminar nasional dan setelah mengadakan studi banding dengan Takaful Malaysia, akhirnya berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) sebagai Holding Company pada tanggal 24 februari 1994. Kemudian PT STI mendirikan 2 anak perusahaan yakni PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum, Selain itu beberapa perusahaan asuransi syariah yang lainnya.

2. Dasar Hukum Asuransi
Peraturan perundang-undangan tentang peransuransian di Indonesia diatur dalam beberapa tempat, antara lain dalam kitab UU Hukum Dagang, UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian , PP No. 63 Tahun 1999 tentang pengubahan atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja, Astek, dan Askes.

Sedangkan asuransi syariah masih terbatas dalam belum diatur secara khusus dalam UU, secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/ perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah dan beberapa keputusan menteri keuangan, yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Di samping itu, peransuransian syariah di Indonesia juga di atur di dalam beberapa fatwa DSN-MUI antara lain fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabh musyarakah pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah, fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru’ pada asuransi dan reasuransi syariah.

Sekian dari informasi ahli mengenai Pendapat Ulama Mengenai Asuransi, Sejarah dan Dasar Hukum Asuransi, semoga tulisan dari informasi ahli terkait dengan Pendapat Ulama Mengenai Asuransi, Sejarah dan Dasar Hukum Asuransi dapat bermanfaat bagi pembaca.

Sumber Buku : Bank dan Lembaga Keuangan Syariah
– Soemitra Andri, 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kencana Prenadamedia Group : Jakarta.

Pendapat Ulama Mengenai Asuransi, Sejarah dan Dasar Hukum Asuransi