Sejarah Perekonomian Islam Pada Masa Pemerintahan Rasulullah Saw. dan Al Khulafa Ar-Rasyidin

Loading...
Hai pembaca, kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai Sejarah Perekonomian Islam Pada Masa Pemerintahan Rasulullah Saw. dan Al Khulafa Ar-Rasyidin.
 
Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan  oleh para ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi Barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum Muslimin ini. Menurut Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak ditangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum Muslimin, namun Barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia. Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah Saw. dan al-khulafa al-rasyidin merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan Muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Satu hal yang jelas, fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan, yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasikan pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal.
 
Berkenaan dengan hal tersebut, Siddiqi menguraikan sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam tiga fase, yaitu fase dasar-dasar ekonomi Islam, Fase kemajuan dan Fase Stagnasi sebagai berikut :
 
1. Fase Pertama
Fase pertama merupakan fase abad awal sampai dengan abad ke-5 Hijria atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fuqaha, diikuti oleh sufi dan kemudian oleh filosof, pada awalnya pemikiran mereka berasal dari orang yang berbeda, tetapi di kemudian hari para ahli harus mempunyai dasar pengetahuan dari ketiga disiplin tersebut. Fokus fiqih adalah apa yang diturunkan oleh syariah dan, dalam konteks ini, para fuqaha mendiskusikan fenomena ekonomi. Tujuan mereka tidak terbatas pada penggambaran dan penjelasan fenomena ini, namun demikian dengan mengacu pada Alquran dan hadis Nabi, mereka mengeksplorasi konsep maslaha (utility) dan mafsadah (disutilitiy) yang terikat dengan aktivitas ekonomi.
 
Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase pertama ini antara lain diwakili oleh Zaid bin ali (w. 80 H/738 M), Abu hanifah (w. 150 H/767 M), Abu Yusuf (w. 182 H/798 M), Al-syaibani (w. 189 H/804 M), Abu Ubaid Bin Sallam (w. 224 H/838 M), Harrits bin asad al-Muhasibi (w. 243 H/858 M), Junaid Al-bahdadi (297 H/910 M), Ibnu Miskawaih (w. 421 H/1030 M), dan Al -Mawardi (450 H/1058 M).
 
a. Zaid bin Ali (80-120H/699-738M)
Cucu imam husain ini mmerupakan salah seorang fuqaha yang paling terkenal di MAdinah dan guru dari seorang ulama terkemuka, Abu Hanifah. Zaid bin ALi berpandangan bahwa penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridha antar kedua belah pihak. Pada dasarnya, keuntungan yang diperoleh para pedagang dari penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan murni bagian dari sebuah perniagaan dan tidak termasuk riba. Penjualan yang dilakuakn secara kredit merupakan salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap permintaan pasar. Dengan demikian, bentuk penjualan seperti ini bukan suatu tindakan luar kebutuhan, keuntungan yang diperoleh pedagang yang menjual secara kredit merupakan sebuah bentuk komponen atas kemudahan yang diperoleh seseorang dalam membeli suatau barang tanpa harus membayar secara tunai.
 
Hal tersebut tentu berbeda dengan pengambilan keuntungan dari suatu penangguhan pembayaran pinjaman. Dalam hal ini peminjam meperoleh suatu aset, yakni uang, yang harganya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, karena uang itu sendiri adalah sebagaistandar harga. Dengan kata lain, uang tidak dengan sendirinya menghasilkan sesuatu ia baru akan dapat menghasilkan jika dan hanya jika  melalui perniagaan dan pertukaran dengan barang-barang yang harganya seing berfluktuatif. Namun demikian, keuntungan yang diperoleh dari penjualan tidak serta merta mengindikasikan bahwa harga yangblebih tinggi selalu berkaitan dengan waktu. Seseorang yang menjual dengan kredit dapat pula menetapkan harga yang lebih rendah daripada harga pembelian dengan maksud untuk menghabiskan stok dan memperoleh uang tunai karena khawatir harga pasar akan jatuh di masa datang. 
 
Hal yang terpenting dari permasalahn ini adaah bahwa dalam syariah, setiap baik buruknya suatu akad ditentukan oleh akad itu sendiri, tidak dihubungkan dengan akad yang lain. Akad jual beli yang pembayarannya ditangguhkan adalah suatu akan tersendiri dan memiliki hak sendiri untuk diperiksa apakah adil atau tidak, tanpa dihubungkannya dengan akad lain. Dengan kata lain, jika diketemukan fakta bahwa dalam suatu kontrak yang terpisah, harga yang dibayar tunai untuk lebih rendah, hal itu tidak memengaruhi keabsahan akad jual beli kredit dengan pembayaran yang lebih tinggi, karena kedua akad tersebut independent dan berbeda satu sama lain.
 
b. Abu hanifah (80-150H/699-767M)
Abu Hanifah merupakan seorang fuqaha terkenal yang juga seorang pedagang di kota Kufah yang ketika itu merupakan pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian yang sedang maju dan berkembang Semasa hidupnya, salah satu transaksi yang paling populer adalah salam, yaitu menjual barang yang akan dikirimkan kemudian sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai saat akad disepakati. Abu Hanifah meragukan keabsahan akad tersebut yang dapat mengarah kepada perselisihan. Ia mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas dalam akad, seperti jenis komoditi, mutu, dan kuantitas serta waktu dan tempat pengiriman sehingga kedua belah pihak mengetahui bahwa pengiriman tersebut merupakan sesuatu yang mungkin dapat dilakukan.
 
Pengalaman dan pengetahuan tentang dunia perdagangan yang didapat langsung Abu Hanifah sangat membantunya dalam menganalisis masalah tersebut. Salah satu kebijakan ABu Hanifah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi, hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubunganna dengan jual beli. Pengalamannya di bidang perdaganga memungkinkan Abu Hanifah dapat menntukan aturan-aturan yang adil dalam transaksi ini dan transaksi yang sejenis.
 
Di samping itu, Abu Hanifah mempunyai perhatian yang besar terhadap orang-orang yang lemah. Ia tidak akan membebaskan kewajiban zakat terhadap perhiasan dan, sebaliknya, membebaskan pemilik harta yang dililit utang dan tidak sanggup menebusnya dengan kewajiban membayar zakat. Ia juga tidak memperkenankan pembagian hasil panen (muzara’ah) dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan apapun, hal ini dilakukan untuk melindungi para penggarap yang umumnya adalah orang-orang yang lemah.
 
c. Abu Yusuf (113-182H/731-798M)
Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang dikirimkannya kepada Penguasa Dinasti Abbasiyah, Khalifah Harun Al-Rasyid. Di kemudian hari surat yang membahas tentang pertanian dan perpajakan tersebut dikenal sebagai kitab al-Kharaj. Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal pajak, ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemuadian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai conons of taxation. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya.
 
Abu Yusuf dengan keras menentang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus selalu diawasi untuk mencegah korupsi dan praktik penindasan. Poin kontroversial dalam analisi ekonomi Abu Yusuf ialah pada masalah pengendalian harga (tas’ir). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga argumennya didasarkan pada sunnah Rasul. Abu Yusuf menyatakan bahwa hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya kelangkaan tidak melibatkan harganya melambung. Pendapat Abu Ysuuf ini mengakibatkan observasi, fakta dilapangan menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah. Namun disisi lain, Abu Yusuf juga tidak menolak peranan permintaan dan penawaran dalam penentuan harga.
 
Penting diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah harga dengan menambahkan suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran.
 
Kekuatan utama Abu Yusuf adalah dalam masalah keuntungan publik. Terlepas daru prinsip-prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil.
 
d. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani (132-189H/750-804M)
Salah satu rekan sejawat  Abu Yusuf dalam Mazhab Hanafiyah adalah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Risalah kecilnya yang berjudul al-iktisab fi ar-Rizq al-Mustathab membahas pendapatan dan belanja rumah tangga. Ia juga mengungkapkan perilaku komsusmsi seorang muslim yang baik serta keutamaan orang yang suka berderma dan tidak suka meminta-minta, Al-syaibani mengklasifikasikan jenis pekerjaan ke dalam empat hal, yakni ijarah 9sewa menyewa), tijarah (perdagangan), zira’ah (pertanian), dan shina’ah (industri). Cukup menarik untuk dicatat bahwa ia menilai pertanian sebagai lapangan pekerjaan yang terbaik, padahal masyarakat Arab pada saat itu lebih tertarik untuk berdagang dan berniaga. Dalam suatu risalah yang lain, yakni kitab al-Asl, al-saibani telah membahas masalah kerja sama usaha dan bagi hasil.
 
Secara umum, pandangan-pandangan Al-SYaibani yang tercermin dari berbagai karyanya cenderung berkaitan dengan perilaku ekonomi seorang Muslim sebagai individu. Hal ini tentu berbeda dengan Abu Yusuf yang cenderung berkaitan dengan perilaku pengusaha dan kebijakan publik.
 
e. Ibnu Miskawaih (w. 421 H/1030M)
Salah satu pandangan Ibn Miskawaih yang terkait dengan aktivitas ekonomi adalah tentang pertukaran dan peranan uang. Ia menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja sama dan saling membantu dengan sesamanya, oleh karena itu mereka akan saling mengambil dan memberi. Konsekuensinya mereka akan menuntut suatu kompensasi yang pantas. Sebagai contoh, jika tukang sepatu memakai jasa tukang cat dna ia memberikan jasanya sendiri ini akan menjadi reward jika kedua karya tersebut seimbang. Dalam hal ini dinar akan menjadi suatu penilai dan penyeimbang di antara keduanya, lebih jauh ia menegaskan bahwa, logam yang dapat dijadikan mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal melalui konvensi, yakni tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dikehendaki orang dan fakta orang senang melihatnya.
 
2. Fase Kedua
Fase kedua yang dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan Muslim di masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya berlandaskan Alquran dan hadist Nabi. Pada saat yang bersamaan, di sisi lain, mereka menghadapi realitas politik yang ditandai oleh dua hal: pertama, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuatan regional yang mayoritas didasarkan  pada kekuatan (power) ketimbang kehendak rakyar; kedua; merebaknya korupsi di kalangan para penguasa diiringan dengan dekadensi moral di kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara sikaya dan simiskin. Berikut tokok-tokoh peikiran ekonomi Islam pada fase ini adalah:
 
a. Al-ghazali (451-505 H/1055/1111M)
Fokus utama perhatian Al-ghazali tertuju pada perilaku individual yang dibahas secara rinci dengan merujuk pada Alquran, Sunnah, Ijma sahabat, dan Tabi’in, serta pandangan para sufi terdahulu, seperti Junaid al-Baghdadi, Dzun Nun al-Mishr dan Hrits bin Asad al-Muhasibi. Menurutnya, seseorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam rangka melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah Swt. seluruh aktivitas kehidupannya, termasuk ekonomi, harus dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam, ia tidak boleh bersifat kikir dan disisi lain juga tidak boleh bersifat boros.
 
Selain itu, AL-ghazali juga memberikan nasihat kepada para penguasa agar selalu memerhatikan kebutuhan rakyatnya serta tidak berperilaku zalim terhadap mereka. Ketika rakyat mengalami kekurangan dan tidak ada jalan untuk memperoleh penghasilan hidupnya, penguasa wajib menolong dengan menyediakan makanan dan uang dari pembendaharaan Negara. Dalam hal pajak, Al-ghazali bisa menoleransi pengenaan pajak jika pengeluaran untuk pertahanan dan sebagainya tidak tercukup dari kas negara yang telah tersedia. Bahkan jika hal demikian terjadi, negara diperkenankan melakukan peminjaman.
 
Al-Ghazali juga mempunyai wawasan yang sangat luas mengenai evolusi pasar dan peranan uang. Ia juga mengemukakan alasan pelarangan riba fadl, yakni karena melanggar sifat dan fungsi uang, serta mengutuk mereka yang melakukan penimbunan uang dengan dasar uang itu sendiri dibuat untuk memudahkan pertukaran.
 
b. Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328)
Fokus perhatian Ibnu Taimiyah terletak pada masyarakat, fondasi moral dan bagaimana mereka harus membawakan dirinya sesuai dengan syariah. Untuk tugas ini secara bersama-sama pemerintah dan ulama harus membimbing dan mendorong masyarakat, ia juga mendiskusikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan ekonomi individu dalam konteks hidup bermsyarakat, seperti akad upaya menaatinya, dan perana negara dalam pemenuhan kebutuhan hidup rakyatnya.
 
Dalam transaksi ekonomi, fokus perhatian Ibnu Taimiyah tertuju pada keadilan yang hanya dapat terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak. Agar lebih bermakna, kesepakatan ini harus dilaksanakan pada informasi yang memadai. Moralitas seperti yang diperintahkan agama melakukan keharusan tidak adanya paksaan, tidak adanya kecurangan, tidak mengambil keuntungan yang menakutkan, atau ketidaktahuan dari salah satu pihak yang melakukan akad. Ketika berbagai aturan ini ditaati harga pasar yang terjadi adalah wajar dan adil dengan syarat tidak adanya pasokan yang ditahan untuk menaikkan harga. Mengenai tentang kewajiban publik juga meliputi pembahasan tentang pengaturan uang, peraturan tentang timbangan dan ukuran, pengawasan harga, serta pertimbangan pengenaan pajak yang tinggi dalam keadaan darurat. 
 
Secara umum, pandangan-pandangan ekonomi Ibnu Taimiyah cenderung bersifat normatif. Namun demikian, terdapat beberapa wawasan ekonominya yang dapat dikategorikan sebagai pandangan ekonomi positif. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyadari sepenuhnya peranan permintaan dan penawaran dalam menentukan harga-harga. Ia juga mencatat pengaruh dari pajak tidak langsung dan bagaiman beban pajak tersebut digeserkan dari penjual yang seharusnya menanggung pajak kepada pembeli yang harus membayar lebih mahal untuk barang-barang yang terkena pajak.
 
c. Al-Maqrizi (845 H/1441M)
Al-Maqrizi melakukan studi khusus tentang uang dan kenaikan harga-harga yang terjadi secara periodik dalam keadaan kelaparan dan kekeringan. Selain kelangkaan pangan yang secara alami oleh kegagalan hujan, Al-Maqrizi mengidentifikasi tiga sebab dari peristiwa ini, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, beban pajak yang berat terhadap para penggarap dan kenaikan pasokan mata uang fulus. Berbicara tentang sebab yang ketiga ini, Al-Maqrizi menegaskan bahwa uang emas dan perak merupakan satu-satunya mata uang yang dapat dijadikan standar nilai sebagaimana yang telah ditentukan syariah, sedangkan penggunaan fulus sebagai mata uang dapat menimbulkan kenaikan harga-harga.
 
Menurut Al-Maqrizi, fulus dapat diterima sebagai mata uang jika dibatasi penggunaannya, yakni hanya untuk keperluan transaksi yang berskala kecil.
 
3. Fase Ketiga
Fase ketiga yang dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi merupakan fase tertutupnya pintu Ijtihad (independent judgement) yang mengakibatkan fase ini dikenal juga sebagai fase stagnasi. Pada fase ini, para fuqaha hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing mazhab. Namun dmeikian, terdapat sebuah gerakan pembaharu selama dua abad terakhir yang menyeru untuk kembali kepada Alquran dan hadis Nabi sebagai sumber pedoman hidup. Tokok-tokoh pemikiran ekonomi Islam pada fase ini antara lain diwakili oleh ShahWali Allah (w. 1176H/1726M), Jamaluddin Al-Ag=fghani (w. 1315H/1897M) Muhammad Abdul (w. 1320H/1905M) dan Muhammad Iqbal (w. 1357H/1938M).
 
Sekian tulisan dari informasi ahli mengenai Sejarah Perekonomian Islam Pada Masa Pemerintahan Rasulullah Saw. dan Al Khulafa Ar-Rasyidin, semoga tulisan dari informasi ahli terkait Sejarah Perekonomian Islam Pada Masa Pemerintahan Rasulullah Saw. dan Al Khulafa Ar-Rasyidin dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.
 
Sumber Buku : Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Edisi Ketiga)
– Karim Azwar Adiwarman, 2016. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Penerbit : PT RajGrafindo Persada ; Jakarta.
Sejarah Perekonomian Umat Islam Pada Masa Pemerintahan Rasulullah Saw. dan Al Khulafa Ar-Rasyidin