Sistem Ekonomi Dan Fiskal Pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidin Oleh Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq

Loading...
Hai pembaca kali ini informasi ahli, akan membahas mengenai Sistem Ekonomi Dan Fiskal Pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidin Oleh Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq.
 
Setelah Rasulullah Saw. wafat Abu Bakar AL-shiddiq yang bernama lengkap Abdullah ibn Abu Quhafah Al-Tamini terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin Agama sekaligus kepala negara kaum Muslimin, pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung selama 2 tahun, Abu Bakar As-siddiq banyak menghadapi persoalan dalam Negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai Perang Riddah (perang melawan kemurtadan).[1] Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam Negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam, namun ia meninggal dunia sebelum usaha ini selesai dilakukan.
 
Ketika terpilih sebagai Khalifah, ABu Bakar pernah berkata, Seluruh kaum Muslimin telah mengetahui bahwa hasil perdaganganku tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Namun sekarang aku dipkejakan untuk mengurus kepentingan kaum Muslimin.” Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan menggunakan harta Baitul Mal. Menurut beberapa riwayat, ia diperbolehkan mengambil dua setengah atau tiga perempat dirham setiap harinya dari Baitul Mal dengan tambahan makanan berupa daging domba dan pakaian biasa. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata tunjangan tersebut kurang mengcukupi. Oleh karena itu, tunjangan untuk Abu Bakar ditambah menjadi 2000 atau 2500 dirham, menurut riwayat lain 6000 dirham, per tahun.[2]
 
Namun demikian, beberapa waktu menjelang ajalnya, Abu Bakar banyak menemui kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga ia menanyakan berapa banyak upah atau gaji yang telah diterimanya. Ketika diberitahukan bahwa jumlah tunjangan  sebesar 8000 dirham, ia langsung memerintahkan untuk menjual  sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan kepada Negara. Di samping itu, Abu Bakar juga menanyakan lebih jauh mengenai berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama menjadi khalifah. Ketika diberitahukan bahwa fasilitas yang diberikan  berupa sorang budak yang bertugas memelihara anak-anaknya dan membersihkan pedang-pedang milik kaum Muslimin, seekor unta pembawa air dan sehelai pakaian biasa, ia segera menginstruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya nanti. Pada saat diangkat sebagai khalifah dan mengetahui hal ini, Umar berkata”Wahai Abu Bakar, engkau telah membuat tugas penggantimu ini menjadi sangat sulit.“[3]
 
Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Khalifah ABu Bakar Al-shiddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah Saw. Ia sangat memerhatikan keakuratan perhitungan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya, dalam hal ini Abu Bakar pernah berkata kepada Anas ” Jika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat berupa seekor unta betina berumur 1 tahun tetapi dia tidak mempunyainya lalu menawarkan seekor unta betina berusia 2 tahun, maka hal yang demikian dapat diterima dan petugas zakat akan mengembalikan kepada orang tersebut sebanyak 20 dirham atau 2 ekor domba sebgai kelebihan dari pembayaran zakatnya“. Dalam kesempatan yang lain, Abu Bakar juga pernah berkata kepada Anas, “Kekayaan orang yang berbeda tidak dapat digabung atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan (karena dikhawatirkan akan terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran zakat).” Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan Negara  dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan langsung kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa.
 
Seperti halnya Rasulullah Saw., Abu Bakar Al-Shiddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kepada kaum Muslimin dan sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan negara. Di samping itu, ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang yang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan. [5] Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsiip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Saw. dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang yang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Menurutnya dalam hal keutamaan beriman, Allah Swt. yang akan memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan.[6]
 
Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar Al-Shiddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar Al-Shiddiq wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam pembendaharaan negara. Seluruh kaum Muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut diimplikasi pada peningkatan aggregate demand dan aggregate supply yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional, di samping memperkecil jurang pemisah antaraorang-orang yang kaya dengan yang miskin.
 
Catatan Kaki:
[1]Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1994), Cet. ke-2, hlm. 36.
[2]M.A. Sabzwari, Economic and Fiscal  System During Khilafat E-Rashida, Dalam Journal of Islamic Banking and Finance, Karachi, Vol. 2, No.4, 1985, hlm. 50.
[3]Ibid
[4]Ibid., hlm. 49.
[5]Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta : PT Dhana Bakti Wakaf, 1995), Jilid 2, hlm. 163.
[6]Ibid., Jilid 1, hlm. 163.
 
Sumber Buku : Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Edisi Ketiga)
– Karim Azwar Adiwarman, 2016. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Penerbit : PT RajGrafindo Persada ; Jakarta.
Sistem Ekonomi Dan Fiskal Pada Masa Khulafa Ar-Rasyidin